Kamis, 06 Agustus 2026
Beranda / /

  • ABAS Belum Padam, Dua Dekade Menunggu Provinsi Baru
    Indepth | 4 hari lalu
    ABAS Belum Padam, Dua Dekade Menunggu Provinsi Baru

    DIALEKSIS.COM | Indepth - Lebih dari dua dekade telah berlalu sejak gagasan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan atau ABAS pertama kali dideklarasikan. Pemerintahan berganti, peta politik berubah, perdamaian Aceh telah berjalan lebih dari 20 tahun, tetapi cita-cita membentuk provinsi baru di kawasan barat-selatan Aceh belum benar-benar padam.

  • Babak Baru Perjuangan Provinsi ALA, Keputusan Presiden Terkait Pemekaran Terbit
    Polkum | 5 bulan lalu
    Babak Baru Perjuangan Provinsi ALA, Keputusan Presiden Terkait Pemekaran Terbit

    DIALEKSIS.COM | Takengon - Perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) memasuki babak baru. Ketua Umum Komite Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA), Zam Zam Mubarak, menyambut antusias terbitnya Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026 yang memuat agenda strategis terkait penataan dan pemekaran daerah.

  • Kunjungan Prabowo ke Gayo Lues jadi Harapan Baru bagi Provinsi ALA
    Aceh | 9 bulan lalu
    Kunjungan Prabowo ke Gayo Lues jadi Harapan Baru bagi Provinsi ALA

    DIALEKSIS.COM | Aceh Tengah - Ketua Umum Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA), Zam Zam Mubarak, menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Gayo Lues menjadi penanda penting arah kebijakan baru pemekaran wilayah di Indonesia, khususnya bagi perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.

  • Manifesto Perjuangan Provinsi ALA, Sambut Terbitnya PP Pemekaran Daerah
    Aceh | 10 bulan lalu
    Manifesto Perjuangan Provinsi ALA, Sambut Terbitnya PP Pemekaran Daerah

    DIALEKSIS.COM | Takengon - Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) Kabupaten Aceh Tengah menyatakan semangat baru dalam memperjuangkan lahirnya Provinsi ALA menyusul rencana pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah paling lambat pada Januari 2026.